oleh

 Pilkada di Tengah Pandemi, Haruskah?

ilustrasi/net

Oleh: Jumratul Sakdiah, S.Pd.

Pesta demokrasi, menjadi agenda rutin di setiap pergantian periode kepemimpinan bangsa ini. Berbeda dengan tahun ini, karena Indonesia tengah berada di situasi pandemi. Namun, pemerintah mewacanakan pilkada akan tetap dijalankan. Walaupun tersiar kabar bahwa dana pilkada belum cair. Namun Mahfud MD berkata “Soal dana sudah terselesaikan. Ini penting karena ada berita KPU tidak siap, menunda lagi, saya pastikan dana itu sudah cair dan siap,” katanya di Surabaya, Jumat (26/6). (m.cnn.indonesia.com, 27/06/2020)

Adapun soal penundaan pelaksanaan pilkada tahun ini, Tito Karnavian sebagai Mendagri menyampaikan hingga saat ini belum ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR soal pembatalan pilkada serentak 2024. Komisi II DPR RI dan Kemendagri masih fokus mempersiapkan Pilkada Serentak 2020. (m.cnn.indonesia.com, 23/06/2020)

Kebijakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, kurva kenaikan kasus terinfeksi Corona masih belum landai. Agaknya besar kemungkinan akan terjadi ledakan besar orang yang terinfeksi, pasca pilkada serentak dilangsungkan. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan.

Teknis pelaksanaan pilkada juga sudah dibicarakan. Misal, penggunaan tinta tetes pasca mencoblos serta protokol kesehatan lainnya sudah dipersiapkan oleh KPU dalam menghadapi pilkada tahun ini. (m.cnn.indonesia.com, 20/06/2020). Terlepas mungkin ada perubahan teknis dari hasil rapat setelah ini.

Persiapan yang begitu matang telah dipikirkan para pemangku jabatan negeri ini.  Untuk menuju suksesnya pilkada di bulan Desember mendatang. Pilunya, di tengah minimnya fasilitas kesehatan dan banyak rakyat yang terdampak Covid-19, baik yang di- PHK atau mahalnya kebutuhan di situasi pandemi. Seharusnya pemerintah lebih melirik hal ini daripada memaksakan pilkada tetap dijalankan di tengah kondisi mencekam.

Sehingga, memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Corona menunjukkan ketidakseriusan bangsa ini melawan Corona. Ditambah lagi, TKA masih dibiarkan masuk disaat negara lain mengunci pintu untuk mereka. Misalnya, Sulawesi Tenggara (Sultra) dikabarkan telah memberi izin masuk sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe. (m.wartaekonomi.co.id, 01/05/2020).

Penolakan demi penolakan terjadi termasuk dari politisi bangsa ini. Salah satunya politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitter: “Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?” tulis Tifatul.

Disusul politisi partai Gerindra, Fadli Zon, menyampaikan jika dirinya  menolak datangnya 500 TKA asal China ke Sultra karena diyakininya memasukkan TKA Cina di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Dia menyebutkan apa tidak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Menurutnya, ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi TKA didatangkan dari negara sumber virus corona.
(m.wartaekonomi.co.id, 01/06/2020)

Selayaknya dengan pernyataan ini, pemerintah mengambil sikap tegas untuk menghalau TKA masuk ke Indonesia. Tapi nyatanya negara menyambut kedatangan pekerja ini untuk bekerja di Indonesia di tengah pengangguran yang kian melonjak.

Seharusnya dana pilkada bisa digunakan untuk penanganan Corona, tetapi pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pandemi dinilai lebih prioritas. Padahal pilkada bisa ditunda tapi nyawa rakyat tak bisa diganti.

Maka di dalam Islam, nyawa manusia adalah prioritas yang harus dijaga. Islam memandang bahwa hancurnya semesta lebih baik dari kehilangan satu nyawa manusia. Sehingga pemimpin dari pemerintahan Islam akan mengutamakan nyawa manusia karena ini menyangkut kemaslahatan masyarakat. Sehingga Islam dengan penerapannya yang sempurna akan menjaga eksistensi manusia dan menjamin kesejahteraanya.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya mengambil sistem alternatif yang memuliakan dan menyejahterakan manusia. Dan tidak ada sistem yang mampu melakukan itu kecuali sistem yang bersumber dari ilahi. Dialah khilafah Islam yang dinanti-nanti.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed