oleh

Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara

-HEADLINE, HUKUM, OPINI-2032 views
Ilustrasi/net

Penulis :  Hafizul Hilmi mahasiswa dari UIN Ar Raniry

Di dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara, pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan yang tertentu baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat pejabat badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid) dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal.

Sebagai sebuah negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, telah melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state (negara kesejahteraan) yang menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka dilimpahkan kepada pemerintah tanggungjawab bestuurszorg atau layanan publik. Agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal. Kepala administrasi negara telah diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berlaku yang penanganan secara cepat.

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas (semua lembaga negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparaturnya). Eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

Presiden atau pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Sebagai organ negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik di lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan.

Administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintahan di lapangan pengaturan maupun di penyelenggaraan administrasi negara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed