oleh

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi

Ilustrasi dok (SPN News)

 

Penulis :  Hafizul Hilmi mahasiswa dari UIN Ar Raniry

Pada dasarnya setiap pejabat atau lembaga memiliki kewenangan-kewenangannya yang tersendiri dalam melakukan sebarang tindakan. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah dan fokus dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam negara modern adalah pelayanan publik yaitu segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkat kualitas kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan disebut sebagai diskresi. Diskresi adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pemerintah haruslah membuat laporan mengenainya terlebih dahulu lalu diberikan kepada pihak atasan.           Yang dipermasalahkan adalah pola pemerintahan yang harus dilakukan pejabat pemerintahan setelah menetapkan diskresi dan batasan dan upaya pemcegahan yang harus dilakukan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan diskresi agar terhindar tindak pidana korupsi.

Perlunya diskresi adalah untuk dijadikan sebagai pelengkap asas legalitas. Diskresi ini sebenrarnya hanya diberikan kepada pemerintah dan setelah dijadikan sebagai instrumen pemerintah maka jadilah peraturan kebijaksanaan. Dengan adanya diskresi, timbul juga masalah yang tidak dapat dihindari seperti setiap kebijakan yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan ini mengakibatkan pembuatan undang-undang berjalan lambat. Selain itu, adanya diskresi ini telah membuka sebuah celah bagi mereka yang mempunyainya untuk menyalahgunakan kewenangan mereka.

Hukum administrasi negara berfungsi sebagai fungsi normatif yaitu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil, fungsi instrumental yaitu alat pemerintah dalam menggunakan wewenangnya dan akhir sekali adalah fungsi jaminan yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakatnya.

Wewenang memainkan peranan kepada mereka yang mempunyai jawatan. Wewenang berfungsi sebagai punca kenapa dan mengapa kita melakukan sesuatu. Terdapat dua jenis wewenang yaitu wewenang yang dianugerahkan dan wewenang yang diberikan kepada seseorang lalu diterima oleh orang lain bahwa orang tersebut yang mendapatkan atau menerima wewenang tersebut. Maka, Dalam penetapan kepada siapa yang memegang kuasa diskresi maka perlunya spesifikasi jabatan yang menunjukkan siapa yang layak untuk memegang kuasa diskresi. Spesifikasi jabatan adalah pensyaratan yang harus diikuti bagi mereka yang ingin menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed