oleh

Belajar Online Permanen, Adab Majelis Tinggal Konten

-HEADLINE, OPINI-2078 views

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi Covid-19. Menurut analisisnya, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar akan menjadi hal yang mendasar. “Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR  (KOMPAS.com ,2/7/2020).

Nadim mengatakan, pemanfaatan teknologi ini akan memberikan kesempatan bagi sekolah melakukan berbagai macam modeling kegiatan belajar. “Kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan software dengan aplikasi dan memberikan kesempatan bagi guru-guru dan kepala sekolah dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system itu potensinya sangat besar,” tuturnya.

Menurut Nadiem, hal ini terbukti dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.Ia menilai, para guru dan orangtua akhirnya mencoba beradaptasi dan bereksperimen memanfaatkan teknologi untuk kegiatan belajar.

Memang, pendidikan tak mungkin meninggalkan teknologi terkini. Sebab teknologi tercipta memang untuk mempermudah urusan manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Namun lain halnya jika sistem yang mengatur penggunaan teknologi itu adalah kapitalisme. Dimana landasan utamanya adalah sekulerisme alias pemisahan agama dari pengaturan dunia.

Maka, hukum yang berlaku adalah hukum manusia yang mengedepankan manfaat materi dan hawa nafsu. Padahal jelas pendidikan tak hanya bicara mengenai generasi yang melek teknologi atau para tenaga pengajar yang pandai dan terampil terhadap penerapan teknologi.

Lihat saja bagaimana keadaan generasi muda hari ini, kelulusan dipandang sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Mengadakan konvoi, pesta miras, narkoba dan seks bebas. Semua atas nama kemajuan teknologi, tapi miskin rem nafsiyah yaitu agama. Hubungan dengan gurupun dibatasi pada selembar surat pernyataan ortu kepada sekolah yang bertandatangan diatas materai. Yang menyatakan tak ada penuntutan jika terjadi sesuatu pada anak. Sekolahpun hingga harus berlabel ramah anak. Bukankah ini bukti generasi kita krisis identitas dalam menjalankan hidup di dunia?

Dalam Islam,  pendidikan adalah ketika kita bicara kualitas seorang anak manusia yang standarnya tak hanya dunia, melainkan juga akhirat. Allah menciptakan manusia sebagaimana dalam QS Adz Dzariyat :56 yang artinya:

 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”

Pengertian dalam ayat ini adalah Allah menjadikan setiap manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Dengan segala potensi kehidupan yang dikaruniakan semuanya harus tertuju pada satu tujuan yaitu menjadi hamba Allah yang tidak menyalahi syariat bahkan merusak bumi, alam semesta dan kehidupan. Ini mengharuskan adalah pendidikan seumur hidup.

Namun jika menilik lebih dalam apa yang dimaksud pendidikan online permanen oleh Mendikbud lebih beraroma kapitalisme, alias eksplorasi terhadap esensi pendidikan yang kelewat batas. Dengan online, hilanglah cara belajar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yaitu talaqiyan fikriyyan atau bertatap muka sehingga murid bisa mengambil tak hanya ilmu dari sang guru tapi juga adab dan aklaknya.

Sebab belajar online tak mengharuskan seseorang menjaga adabnya sesempurna jika dia mengikuti langsung belajar dan mengajar dikelas atau di ruang terbuka.

Fakta lain menunjukkan betapa belajar online ini memberatkan para orangtua dan pengajar, meskipun Menteri Nadiem sempat memuji usaha para pengajar yang tak lelah mengejar ketertinggalan teknologi. Curhatan para orangtua memenuhi berbagai media sosial, dari mahalnya pulsa, tak semua bisa bayar wife, belum lagi dengan tingginya harga kebutuhan pokok, berlomba dengan PR anak yang harus online. Belum lagi jika hanya memiliki satu handphone.

Belum lagi dengan mekanisme belajar yang harus memakai aplikasi tertentu, selain tidak setiap orangtua paham juga tidak setiap handphone yang mereka miliki kompatible. Sinyal yang seringnya nyut-nyutan di beberapa wilayah turut menyumbang susahnya belajar online.

Semestinya ini bukan sekedar wacana, namun berupa rencana yang terprogram dengan matang, sebab bisa jadi akhirnya meninggalkan proses belajar di kelas. Negara benar-benar hadir sebagai penjamin terlaksananya pendidikan sebagaimana telah diatur pula dalam UUD 1945 Bunyi Pasal 31  hasil perubahan itu:

(1) Setiap warga berhak mendapat pendidikan;  (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, …dan bukan ajang jual beli pengambil keuntungan semata.

Negara tak hanya menyediakan modul kurikulum saja, tapi juga sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pendidikan, guru, gedung, laboratorium, perpustakaan dan asrama. Biaya pendidikanpun 100% dari kas Negara. Kalaulah harus online maka pembiayaan juga bukan rakyat yang menanggung. Maka, apakah mungkin ini tercapai tanpa adanya pergantian sistem? Wallahu a’lam bish showab.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed