oleh

Partisipasi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Daerah

 

             Diselenggarakannya pemerintahan daerah adalah bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintah adalah salah satu organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus bertindak sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, dengan beberapa bagiannya, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan juga pemerintahan Kota. Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membedakan pengertian Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pembagian wilayah negara. Urusan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas dalam UU Pemda. Sebagaimana UU Pemda, kewenangan pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain lain. Sedangkan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu. Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Peraturan kebijakan adalah peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau rakyat yang ditetapkan pelaksanaannya berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Kewenangan dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.Sedangkan dari segi ilmu hukum khususnya hukum anministrasi negara, pengertian kewenangan yang diantaranya adalah menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Ada dua bentuk tindakan pemerintah, yakni tindakan berdasarkan hukum dan tindakan berdasarkan fakta/ nyata atau bukan berdasarkan hukum. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukan pemerintah sebagai subyek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata (bukan hukum) adalah tindakan pemerintah yang tidak ada hubungan langsung dengan kewenangannya serta tidak memiliki akibat hukum yang tetap. Selain itu pemerintahan daerah memiliki wewenang mengeluarkan surat perizinan usaha atau perluasan usaha yang dikelola oleh perorangan, investor ataupun yang dikelola oleh pihak swasta.

Segala wujud pertanggung jawaban pemerintah terhadap kebijakan pembangunan yang diambil, pemerintah daerah dalam hal ini juga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan di suatu daerah sesuai dengan daerah otonominya, hal tersebut telah diatur secara jelas di dalam UU Pemda Pasal 275 serta di dalam Pasal 276 ayat (4) berbunyi bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembelanjaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembelanjaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Keuangan Pendapatan Daerah (RKPD) diatur dengan peraturan Menteri. Selain itu otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan ditekankan pada adanya kemandirian daerah untuk mengurus dan mejalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya dalam hal ini otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan dalam setiap pengambilan kebijakan, semua harus berdasarkan aturan yang mengatur secara jelas. Konsep otonomi daerah tersebut dalam sistem negara kesatuan, didasarkan pada adanya hubungan wewenang antar satuan pemerintah dengan pemerintah lain, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam pertimbangan penetapan UU Pemda Daerah perlu dicermati di bagian pertimbangan (menimbang) pada rangkaian kata-kata perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Di sisi lain, pemberian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, yang mengandung dua pengertian yaitu pemberian urusan kepada Daerah, dalam hal ini urusan Otonomi Daerah diberikan sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia atau pemerintah pusat, namun tidak semua urusan diberikan kepada pemerintah Daerah melainkan sebagian urusan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kata pemberian kewenangan lebih berarti pembagian kewenangan. Namun dalam hal ini tidak mengurangi kedaulatan Negara atas hal-hal yang termasuk dalam pembagian urusan yang dimaksud dalam hal ini bertanggungjawab kepada yang memberikan atau yang membagikan urusan tersebut, yaitu Negara atau Pemerintah Pusat sebagai pemberi kewenangan, karena pembagian urusan dimaksud berdasarkan suatu undang-undang yang berlaku, yang memiliki arti sudah disetujui oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD).

Pembagian urusan otonomi Daerah tersebut secara proporsional mengandung pengertian, bahwa pembagian urusan yang dimaksud memperhatikan proporsi atau bagian yang berimbang masing-masing pihak, dalam hal ini pihak Negara/ Pemerintah Pusat dan pihak Pemerintah Daerah. Pengertian pemerintah daerah masih terbagi dalam 3 (tiga) pihak, yaitu Pemrintah Daerah Propinsi, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kota, dalam setiap Daerah Propinsi, tentu memperhatikan pihak Daerah yang termasuk kategori Daerah Istimewa, serta pihak Desa dan satuan-satuan lain yang memiliki Otonomi sendiri, berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, pembagian urusan Otonomi Daerah antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kemudian dalam hal pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, dengan pengertian bahwa sumber daya nasional yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia milik Nasional/Bangsa/Rakyat Indonesia sehingga pembagian dan pemanfaatannya perlu pengaturan yang jelas, dengan memperhatikan tanggungjawab Nasional oleh Negara, dan bertanggungjawab atas urusan yang terbagi secara proposional tersebut.

Di dalam membuat suatu keputusan pemerintah harus memperhatikan beberapa ketentuan tertentu, apabila ketentuan-ketentuan tertentu yang dimaksud tidak dipenuhi maka akan berakibat keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Secara umum keputusan dapat dibagi dua macam keputusan, keputusan tersebut yakni keputusan yang sah dan keputusan yang tidak sah. Keputusan yang tidak sah dapat berupa keputusan yang batal karena hukum yang berarti akibat suatu tindakan untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya akibat tersebut. Keputusan batal nisbi artinya suatu keputusan dapat dibatalkan, pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh beberapa orang tertentu saja. Lain jika pembatalan tindakan itu dapat dituntut oleh setiap orang, maka tindakan tersebut suatu tindakan yang batal mutlak.

Jika dilihat dari dampak keputusan terhadap masyarakat, maka bentuk keputusan dapat dirinci sebagai berikut keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan ketentuan larangan dan/atau perintah.contohnya : pemberian ijin, dispensasi atau konsensi. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang contohnya: pemberian subsidi-subsisdi, fasilitas, dan lain-lain. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, contohnya: pembebanan tentang pajak. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan tertentu, misalnya : pengangkatan seorang pegawai negeri, penempatan gedung-gedung tertentu. Keputusan penyitaan, misalnya : pencabutan hak milik atau penarikan barangbarang dari warga yang digunakan untuk kepentingan umum.

Selain daripada itu , salah satu tugas pemerintah adalah mengeluarkan surat perizianan terkait segala hal yang memiliki nilai ekonomi oleh warga masyarakat atau investor guna untuk kemaslahatan bersama. Pemerintah sebagai pengawas segala kegiatan yang berpotensi bagi rakyat, dalam hal ini pemerintah mengawasi apakah suatu jalannya kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi telah sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Salah satu yang melandasi adanya suatu penopang dalam hakikat dikresi dalam hal ini tentang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan suatu keharmonisan antara satu dengan yang lain sebagai penyelenggara negara, pemberian izin oleh pemerintah merupakan bentuk suatu dikresi. Izin dikeluarkan oleh pemerintah tertuang dalam bentuk sebuah keputusan atau peraturan kebijakan yang merupakan suatu instrument hukum pemerintahan. Suatu perizinan yang diberikan oleh pemerintah yang berdasarkan dikresi harus tetap dalam kerangka pemerintahan yang baik. Kemudian, di dalam tata pemerintahan yang didasarkan pada pemerintahan yang baik harus menerapkan beberapa asas antara lain asas rechtmatigheid, asas wetmatigheid, asas dikresi dan asas-asas good governance.

Terdapat beberapa asas pemerintahan baik yang sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR. Pertama, Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Kedua, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan suatu negara. Ketiga, Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif dibanding kepentingan individual atau kelompok. Keempat, Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan syarat tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Kelima, Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Keenam, Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari delapan (8) asas yaitu sebagai berikut:Pertama, Asas kepastian hukum, Asas kemanfaatan, Asas ketidak berpihakan, Asas kecermatan, Asas tidak menyalagunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik.

Prosedur dalam penerbitan surat izin kawasan industri dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Pasal 2 tentang pemberian Izin kawasan indsutri (“izin usaha”) dari izin perluasan kawasan industri diberikan oleh Bupati/Walikota untuk kawasan industri yang berlokasi di kabupaten/kota, Gubenur untuk kawasan industri yang berlokasi dilintas wilayah kabupaten/kota, atau Menteri untuk kawasan industri, yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan kawasan industri yang menggunakan modal asing atau yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain. Di dalam hal ini Menteri Perindustrian mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam Permohonan Persetujuan Prinsip, diajukan dengan menggunakan Formulir Model PMK-I (Lampiran II dari permenperin 05/2014), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Nomor Pokok Wajib (NPWPNPWP), kecuali untuk penanaman modal asing, Sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), dan Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah suatu daerah. Pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat persetujuan prinsip selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan persetujuan prinsip tersebut diterima oleh pihak terkait. Kemudian perusahaan kawasan industri yang sudah memperoleh persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun wajib memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Selain itu. dalam Pasal 12 bahwa suatu izin usaha diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan sebagai berikut mengisi formulir permohonan izin usaha kawasan industri model PMK-III dan melampirkan data kemajuan pembangunan kawasan industry terakhir dengan menggunakan formulir model PMK-II, Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 11, memenuhi ketentuan pedoman teknis kawasan industri, sebagian dari kawasan industri siap untuk dioprasikan yang sekurang-kurangnya telah memiliki prasarana dan sarana penunjang yang baik, memiliki instalasi pengelolaan air limbah yang baik, serta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan oleh tim penilai KI yang menyatakan bahwa kepada perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin Usaha Kawasan Industri.

Kemudian untuk mendapatkan izin perluasan kawasan industri diantaranya sebagai berikut setiap perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin Usaha dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan kawasan industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri (Izin Perluasan). Kemudian untuk perluasan kawasan industri yang berlokasi dalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan persetujuan prinsip. Namun dalam BAB IV tentang Izin Perluasan Kawasan Industri khususnya dalam Pasal 17 tentang Izin Perluasan diberikan apabila perusahaan kawasan industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha dengan ketentuan (“Persyaratan Kawasan Industri) seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Kemudian untuk tahap-tahap peringatan sampai pencabutan surat izin terhadap suatu perusahaan kawasan industri yang menyimpang dari perjanjian atau kontrak kerja yang telah disepakati bahkan jika sudah keluar dari peraturanperaturan yang berlaku maka perusahaan tersebut wajib diberi peringatan tertulis sebagai langka teguran tetapi jika perusahaan kawasan industri dalam tahap peringatan tertulis masih belum dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan atau tidak mengindahkan peringatan tersebut dengan sengaja ataupun tidak sengaja, izin usahanya dapat dibekukan dengan mengeluarkan Keputusan Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan Formulir Model PIK-VIII dalam hal pembekuan itu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan penetapan pembekuan tersebut oleh pihak berwenang, tetapi jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pihak perusahaan tidak melakukan perbaikan maka surat ijin usaha tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seluruhnya.

 

  1. Landasan Teori

Alexander Abe berkata, pelibatan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni: Pertama, menghindarkan dari peluang terjadinya manipulasi kepentingan. Kedua, memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dalam hal ini semakin banyak partisipsi masyarakat yang terlibat akan semakin baik. Keempat, meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.(Dalam Abe Alexander, 2001:118)

Irfan Islamy mengatakan paling tidak ada delapan manfaat yang akan dicapai jika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Manfaat tersebut antara lain masyarakat akan semakin siap dalam menerima dan melaksanakan semua gagasan yang diputuskan dan mewujudkan hubungan antara masyarakat, pemerintah dan legislatif akan semakin baik,35 masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi berikut kepercayaan kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan publik.

            Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa di tahun 1960 muncul konsep demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengembilan keputusan pemerintahan. Sedangkan menurut Sri Soemantri M, mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah, pemerintah harus bersikap terbuka serta dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengani tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan. Dari penjelasan diatas jelas menunjukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan potensi daerah, terdapat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan potensi daerah yaitu memberikan masukan secara lisan atau tertulis selain itu masyarakat sebagai pengawas dalam proses pengelolaan potensi tersebut.(Dalam Sri Soemantri M,1992)

            Dari partisipasi masyarakat diatas memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintah yang baik, kemudian dalam perkembangannya terdapat sembilan karakteristik pemerintahan yang baik yang dikutip oleh lembaga administrasi negara sebagai berikut: partisipasi, memiliki aturan yang jelas, mampu menerapkan asas transparan, menerapkan asas asas pemerintahan yang baik, pemerintah memiliki batasan aturan yang jelas, kesetaraan, efektivitas dan efisiansi, asas akuntabilitas, serta pemerintah harus memiliki strategi atau perencanaan yang baik.

            Pertama, partisipasi memiliki arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak, kedudukan dan suara dalam pengambilan sebuah keputusan baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan, partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berbicara, berasosiasi, dan ikut berpartisipasi secara konstruktif.

Kedua, pemerintah, pada satu sisi, harus memiliki aturan yang jelas. Artinya suatu aturan hukum harus dijalankan secara adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu bukan saja berdasarkan atas kepentingan sebuah kelompok atau kepentingan individual.

Ketiga, pada sisi lain pemerintah harus menerapkan asas transparan dalam proses-proses yang dilalui, lembaga-lembaga dan pengambilan sebuah kebijakan secara langsung dapat diterima oleh masyarakat serta dengan mudah masyarakat mengetahui atas informasi kebijakan yang diambil tersebut, hal ini dibangun berdasarkan asas kebebasan arus informasi.

Keempat, pemerintah harus menerapkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan kata lain, segala proses harus dicoba oleh pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik.

            Kelima, pemerintah harus memiliki batasan aturan yang jelas, dalam hal ini pemerintahan yang baik menjadi suatu perantara bagi kepentingan yang berbeda dalam menjamin suatu keputusan yang benar dan berbasis kepentingan bersama bukan berbasis atas kepentingan kelompok atau kepentingan individu saja.

            Keenam, kesetaraan, dalam hal ini memiliki arti semua warga negara baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama guna untuk menjaga hak dan kesejahteraan mereka.

            Ketujuh, pemerintah harus menerapkan suatu efektivitas dan efisiensi, dalam sebuah proses atau kebijakan sebaik mungkin dapat menghasilkan sebuah hasil yang telah ditentukan dengan memaksimalkan segala sumber-sumber yang telah tersedia.

            Kedelapan, pemerintah harus menerapkan asas akuntabilitas dalam pembuatan keputusan di dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga dalam hal ini sebuah keputusan bergantung kepada organisasi yang berwenang membuat keputusan apakah suatu keputusan yang dapat diambil bersifat internal atau eksternal organisasi.

Kesembilan, pemerintah harus memiliki strategi atau perencanaan yang baik, hal ini memiliki pengertian bahwa para pemangku kekuasaan harus memiliki perspektif pemerintah yang baik dan perkembangan manusia yang luas serta sejalan dengan arah pembangunan yang dinginkan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa karakteristik asas asas pemerintah yang baik dalam perkembangannya mengalami banyak peningkatan, dalam hal ini semakin banyak karakteristik yang dipenuhi maka semakin baik pula dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada.

 

  1. Pembahasan

Partisipatif adalah suatu perencanaan sampai prosesnya selalu melibatkan masyarakat baik seacara langsung ataupun tidak langsung. Jika suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan tanpa melibatkan rakyat, maka akan sulit dipastikan bahwa keputusan yang diambil tersebut akan berpihak kepada rakyat. Jika suatu perencanaan “melibatkan kepentingan” rakyat tentu harus dilandaskan sebuah ketelitian, peraturan yang jelas serta, memiliki sinergi antar rakyat dengan pemerintah. Di lain sisi, dalam merumuskan kebijakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dubutuhkan oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti, bahwa dalam menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan pra kondisi guna untuk mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu. Selama hal tersebut masih belum dilaksnakan, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif saja, sedangkan realitasnya hanya manipulasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi politik, guna untuk menerapkan asas asas pemerintahan yang baik.

Dalam sebuah partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat partisipasi seperti:

  • Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.
  • Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, serta akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi masyarakat bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apabila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan menerima ide-ide pembangunan, maka mereka akan memiliki rasa tanggung jawab. Kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat turut serta memberikan masukan. Akan terwujud kelancaran komunikasi dari bawah keatas dan dari atas kebawah. Dan dapat memperlancar kerja sama terutama untuk mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit dalam masyarakat.

Melibatkan kepentingan masyarakat hanya akan dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian-sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan rakyat akan menjadi panjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, hal ini mangasumsikan bahwa masyarakat telah “terlatih” secara baik tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti. Dalam suatu perencanaan bersama rakyat sebagai mana dijelaskan, bahwa perencanaan ini merupakan suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian didalamnya, dengan kata lain untuk mengorganisasi model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni:

Yang pertama, dalam perencanaan bersama rakyat yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percayah, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya sebab yang hendak dijalankan memerlukan aksi bersama, saling percaya dan terbuka tidak melainkan ajang siasat.

Kedua, untuk menciptakan kedudukan yang sama dalam hal ini memiliki arti agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam hal kedudukannya. Dalam hal ini dimaksudkan bukan menyama-nyamakan segi yang berbeda, melainkan membangun suatu suasana dan kondisi setara. Tujuannya adalah agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan dari pihak lain.

         Ketiga, perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (merekapeserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu ataupun setelahnya. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok tertentu.

Keempat, suatu keputusan yang baik tentu tidak boleh berdasarkan pada dusta atau kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi dengan maksud agar apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi potensi benar-benar sesuatu yang nyata dan tidak mengada-ngada.

Kelima, berproses dengan berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berfikir yang obyektif. Dalam hal ini maksud dari berfikir obyektif adalah agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatankesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggunakan suatu pijakan tertentu. Keenam, prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orientasi khusus dari perencanaan, yakni berfokus kepada masalah-masalah yang dihadapi dan berada dikalangan masyarakat setempat.

 

 

REFERENSI

 

 

Irfan, M. Islami. 2014. Membangun Masyarakat Partisipatif Artikel dalam jurnal administrasi publik, Vol.IV No.2 Maret-Agustus 2004.

 

Abe alexander, 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif, Yogyakarta: Pondok Edukasi, pembaharuan.

 

Ateng Syarifudin, 1996. Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan

Pemerintahan Yang Baik, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

 

SF Marbun. 2001. Menggali dan Menemukan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia. UII Press. Yogyakarta.

 

Soetrisno, lukman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius. Yogyakarta.

 

Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni, Bandung.

 

A Hamid S Attamini. 1993. Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan. Fakultas Hukum UI. Jakarta.

 

Hotman P Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Airlangga. Jakarta.

 

I Dewa Gede Atmaja. 1994. Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Pascasarjana UNAIR.

 

Saya mahasiswa agusliani dari universitas syiah kuala fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu pemerintahan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed